Panduan Lengkap Prosedur Pembuatan Sertifikat Halal MUI

Jika anda ingin memperoleh sertifikat halal oleh LPPOM MUI, silahkan baca detail artikel ini. Sertifikat halal diberikan kepada industri atau jasa yang bergerak dalam bidang berikut ;

  1. Usaha Anda bergerak diindustri pengolahan (bisa pangan, obat-obatan dan kosmetika),
  2. Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Berikut  adalah tahapan yang akan Anda atau perusahaan lalui dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produk atau jasa Anda:

  1. Pahami persyaratan sertifikasi halal dengan mengikuti pelatihan SJH
  2. Terapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
  3. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
  4. Lakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)
  5. Lakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
  6. Laksanaan audit
  7. Lakukan monitoring pasca audit
  8. Pemberian Sertifikat halal dari MUI

Oke, mari kita bahas dan uraikan satu persatu prosedur  membuat sertifikasi halal MUI untuk produk bisnis perusahaan Anda;

( Tahapan 1 ) Persyaratan Sertifikasi Halal MUI

Dalam tahapan pertama ini, Anda akan mengenal HAS 23000. HAS adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI.

HAS 23000 adalah sebuah buku yang diperlukan baik instansi pemerintahan, pelaku usaha dan juga konsumen yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai proses sertifikasi halal serta persyaratan pengajuannya.

Dokumen HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu ;

Bagian (I) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1)

dan Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2).

Berikut penjelasannya;

#1. HAS 23000 : (I) Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH)

Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) terdiri dari beberapa poin,

1. Kebijakan Halal

Bagian manajemen tertinggi (puncak) harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

2. Memiliki Tim Manajemen Halal

Manajemen tertinggi (puncak)  harus menetapkan Tim Manajemen Halal. Tim Manajemen Halal ini mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

3. Prosedur Pelatihan dan Edukasi

Sebuah perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Dan pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal  wajib dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

4. Kriteria Bahan

Tentu bahan yang digunakan untuk membuat produk yang akan disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan tersebut, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

5. Karakteristik Produk

Produk yang dihasilkan tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.

Merk atau nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus  terdaftar atau  didaftarkan seluruhnya untuk disertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian varian produk saja.

6. Fasilitas tempat dan alat Produksi

1. Industri pengolahan:

(i) Fasilitas produksi wajib dan harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang haram atau najis;

(ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi. Dengan catatan selama prosuk  tersebut tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, proses penggunaan bergantian ini harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

2. Restoran/Katering/Dapur:

(i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi produk halal;

(ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.

3. Rumah Potong Hewan (RPH):

(i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan yang halal;

(ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH peternakan babi;

(iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas yang didapat hanya berasal dari RPH halal;

(iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Sebuah perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis tentang pelaksanaan aktivitas kritis. Yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.

Aktivitas kritis tersebut mencakup ;

seleksi bahan baru,

pembelian bahan,

pemeriksaan bahan datang,

formulasi produk,

produksi,

pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu,

penyimpanan dan penanganan bahan dan produk,

transportasi,

pemajangan (display),

aturan pengunjung,

penentuan menu,

pemingsanan,

penyembelihan,

disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur).

Prosedur tertulis aktivitas kritis ini dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

8. Kemampuan Telusur (Traceability)

Sebuah perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal MUI harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria. Yaitu bebas dari bahan babi atau turunannya.

9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan yang ingin yang sedang disertifikasi harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria.

Misalnya; tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

10. Memiliki Audit Internal

Perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit dilakukan setidaknya enam bulan sekali. Dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen.

Hasil dari audit internal dilaporkan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan setiap 6 bulan sekali.

11. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen tertinggi atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen. Dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Tujuannya menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan dimasa depan.

#2. HAS 23000 : (II)  Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal

Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi  perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Penjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat pada dokumen HAS 23000:2 berikut ;

1. Kebijakan dan Prosedur

Berikut Proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir :

Gambar diagram alir prosedur pembuatan sertifikat halal
Gambar diagram alir prosedur pembuatan sertifikat halal

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :

a) Perusahaan yang mengajukan sertifikat kehalalan, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat mendaftar secara online. melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung ke website : www.e-lppommui.org.

b) Mengisi data pendaftaran : status sertifikasi bisa sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.

c) Membayar sejumlah biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email : bendaharalppom@halalmui.org

Berikut biaya akad sertifikasi halal yang harus Anda bayar :

– Honor audit

– Biaya sertifikat halal

– Biaya penilaian implementasi SJH

– Biaya publikasi majalah Jurnal Halal

*) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang ditanggung perusahaan

d) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran bisa baru,pengembangan atau perpanjangan. Dan proses bisnis seperti (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa),

diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.

e) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, tahap yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen dan Penerbitan Sertifikat Halal.

Untuk manual sistem sertifikasi halal online (Cerol-SS23000), diunduh dibawah ini :

– User Manual Manufacturing Industry (Indonesia) Ver 2.3 (Efektif Mei 2017)

– User Manual Manufacturing Industry (English) Ver 2.3 (Effective May 2017)

– User Manual Restaurant (Indonesia) Ver 1.2

*Catatan : 

# Mulai Bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa dilakukan secara online melalui website LPPOMMUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi Online Cerol-SS23000 atau langsung melalui alamat website: www.e-lppommui.org

# Bagi perusahaan yang menginginkan penjelasan detail mengenai persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI (Kebijakan, Prosedur, dan Kriteria) dapat memesan Buku HAS 23000 melalui mail:ga_lppommui@halalmui.org

(Tahap kedua) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus menerapkan SJH sesuai yang di jelaskan sebelumnya ( saya rangkumkan kembali), antara lain ;

penetapan kebijakan halal,

penetapan Tim Manajemen Halal,

pembuatan Manual SJH,

pelaksanaan pelatihan,

penyiapan prosedur terkait SJH,

pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

LPPOM MUI sudah membuat SOP pedoman untuk membantu perusahaan menerapkan SJH, silahkan bisa Anda pesan di link ini.

(Tahap Ketiga) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

Dan Anda bisa mengunduh dokumen manual user di link ini.

(Tahap Keempat)  Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data yang dibutuhkan)

Mulai tahun 2012, pendaftaran sertifikasi halal sudah bisa dilakukan secara online di website www.e-lppommui.org.

Anda harus mempelajari panduan manual terlebih dahulu, Anda bisa unduh di sini. Dalam website tersebut anda akan mengisi berbagai formulir dan mengupload berbagai data-data yang dibutuhkan. Setelah lengkap, LPPOM MUI akan memproses data-data yang anda unggah tersebut.

( Tahap Ke Lima) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah sukses melakukan upload data sertifikasi, Anda atau perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan melakukan pembayaran akad sertifikasi.

Monitoring pre audit sebaiknya dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.

Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol website dengan login terlebih dahulu, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke : bendaharalppom@halalmui.org.

 ( Tahap ke Enam) Pelaksanaan audit

Audit dilaksanakan jika perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan disemua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi tersebut.

( Tahap ke Tujuh) Melakukan monitoring pasca audit

Setelah Anda  melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Sama halnya seperti pada mentoring pre audit, Monitoring pasca audit juga dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian segera dilakukan perbaikan.

( Tahap kedelapan) Akhirnya Anda  Memperoleh Sertifikat halal

Setelah proses panjang tersebut, akhirnya anda akan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Anda dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di website dengan akun login yang anda miliki.

Untuk sertifikat  asli (hard copy) dapat diambil langsung dikantor LPPOM MUI Jakarta. Atau bisa juga dikirim ke alamat peusahaan Anda. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun, kemudian harus diperpanjang atau dikembangkan, tergantung kebutuhan Anda.

Bagaimana dengan jumlah biaya dan lain sebagainya ? di bagi dalam beberapa kriteria, sebagai berikut ;

a] level A

Industri Besar

Biaya Sertifikat Rp.2.000.000 –  Rp.3.500.000

diluar Biaya : Auditor, Registrasi, Majalah Jurnal dan Biaya Pelatihan

b] Level B

Industri Kecil

Biaya Sertifikat Rp.1.500.000 – 2.000.000

di Luar Biaya : Auditor, Registrasi,Majalah Jurnal dan Biaya Pelatihan SJH.

c] Level C

Industri Mikro/Rumah Tangga

Biaya Sertifikat  Rp.1.000.000

di luar Biaya : Auditor, Registrasi, Majalah Jurnal, Biaya Pelatihan

Note :

1. Level Pembiayaan Sertifikat Berdasarkan :

* Berdasarkan Jumlah Karyawan

– Level A dengan Jumlah Karyawan diatas 20 Orang

– Level B dengan Jumlah karyawan antara 10-20 Orang

– Level C dengan Jumlah Karyawan Kurang dari 10. 0rang

* Berdasarkan Kapasitas Produksi perusahaan

* Berdasarkan Omset dari Perusahaan

Jika Perusahaan Mempunyai Outlet,akan dikenakan Biaya tambahan Rp.200.000/Outlet

Jika ada Penambahan Produk/Pengembangan Usaha,akan dikenakan Biaya Tambahan :

Pada level A : Rp.150.000/Produk

Level B : Rp.100.000/Produk

Level C : Rp.  50.000/Produk

2. Seluruh Pembiayaan Sertifikat di Transfer ke Rekening atas nama LP POM MUI KEPRI

Bank Syariah Mandiri

7031111007 A.N LP POM MUI KEPRI

Penetapan Pembiayaan ini berpedoman pada SK 02/Dir LPPOMMUI/I/13

3. Pelatihan

Pelatihan SJH di wajibkan bagi Perusahaan baik yang mengurus baru maupun yang perpanjang. Pelatihan dilaksanakan selama  2 (dua) hari dengan biaya  sebagai berikut ;

  1. Perusahaan : Rp.1.200.000/Orang
  2. UKM : Rp. 500.000/Orang
  3. Bagi Usaha Kecil/ Industri rumah tangga yang tidak mampu untuk pembiayaan. LP POM MUI Mempunyai kebijakan tersendiri untuk subsidi Pembiayaan Ketentuan ini dilaksanakan dengan syarat tertentu yang di tetapkan LP POM MUI Kepri.

* Artikel ini dikumpulkan dari berbagai sumber, salah satunya melalui situs resmi MUI di www.halalmui.org

Penutup

Sertifikat halal memang membutuhkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan biaya. Tapi hal ini penting bagi bisnis Anda, karena pada kenyataanya, produk-produk dengan label halal lebih diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoriutas muslim.

Label halal dan haram juga diberlakukan di negara-negara muslim seperti negara-negara arab dan timur tengah. Semoga bermanfaat

Terkait :